Warga Gusuran JIS Gugat Pemprov DKI dan Jakpro Karena Tidak Dapat Hunian

Tak Berkategori

Senin, 14 Agustus 2023 – 13:43 WIB

Jakarta – Warga Kampung Bayam, menggugat Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (JakPro), ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan nomor perkara 379/2023.

Baca Juga :

Gugatan Kasus Water Tank Depok, Majelis Hakim PTUN Bandung Sidang Lapangan di Lokasi

Warga Kampung Bayam adalah penghuni lahan yang kini menjadi Jakarta International Stadium atau JIS. Sebenarnya ada dibangun Kampung Susun Bayam di dekat JIS, tetapi mereka tidak bisa menempati sehingga menggugat Pemprov DKI dan Jakpro. 

Diketahui, Kampung Susun Bayam didirikan oleh Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta 2017-2023 untuk warga Kampung Bayam yang digusur akibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Sejak diresmikan pada Oktober 2022 lalu, warga belum juga bisa menempati Kampung Susun Bayam yang dijanjikan itu.

Baca Juga :

Pernah Saat Pandemi, Heru Budi Yakin Kerja WFH ASN Pemprov DKI Akan Efektif

Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jihan Fauziah Hamdi, mengatakan alasan gugatan itu dilayangkan lantaran warga merasa tak mendapatkan hak atas unit untuk menghuni dan mengelola Kampung Susun Bayam.

“Gugatan ini meminta PTUN untuk memerintahkan Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta untuk segera memberikan unit Kampung Susun Bayam kepada warga Kampung Bayam sebagaimana telah jelas dasarnya melalui Kepgub DKI 979/2022 dan Surat Walikota Jakarta Utara nomor e-0176/PU.04.0,” jelas Jihan dalam keterangannya, Senin, 14 Agustus.

Baca Juga :

Warga Gusuran JIS Ditawarkan Pemprov DKI Tinggal di Rusun Nagrak

Tak hanya itu, Jihan juga menyampaikan alasan lainnya warga menggugat Pemprov DKI dan Jakpro. Pertama, permukiman pada wilayah Kampung Bayam Jalan Sunter Permai Raya, Kawasan Jakarta International Stadium RW 12, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara merupakan permukiman warga yang digusur.

Adapun dasar warga menempati Kampung Susun Bayam juga telah melalui proses verifikasi sebagaimana tercantum di dalam Surat Walikota Jakarta Utara nomor e-0176/PU.04.00 perihal Data Verifikasi Warga Calon Penghuni Kampung Susun Bayam.

Halaman Selanjutnya

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro melanggar hak warga Kampung Bayam karena warga tidak kunjung mendapatkan akses hunian.

img_title



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *